Selasa, 23 Oktober 2007

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN POLITIK MENURUT ORGANSKI

Oleh:Sahruddin Lubis

1. Pendahuluan

Teori pembangunan yang cukup populer dan gamblang menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan suatu negara, dijelaskan oleh W.W Rostow, teori pertumbuhan ekonomi yang terkenal dengan Stages of Economic Growth (1964) yang membagi tahapan pertumbuhan kedalam beberapa prasyarat untuk memulai suatu pembangunan, yang akan diikuti oleh keputusan para pemimpin negara secara politik lima tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow adalah kondisi masyarakat tradisional, kondisi siap tinggal landas, kondisi kematangan dan kondisi tingkat konsumsi masyarakat tinggi.

Penjelasan mengenai masyarakat yang tradisional banyak persamaan dengan penjelasan mengenai masyarakat yang tradisional banyak persamaan dengan penjelasan mengenai masyarakat yang secara ekonomis masih melakukan pertukaran barang secara langsung, hasil bumi dan alam merupakan komoditi yang saling dipertukarkan dengan apa yang dibutuhkan. Uang belum dipergunakan secara luas. Transaksi ekonomi yang dilakukan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. manusia secara umum menempatkan dirinya sebagai mahluk sosial yang lugu yang masih sangat tergantung dengan alam.

Pada tahap kedua, terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Preferensi dan keinginan yang meningkat mendorong masyarakat menciptakan teknologi untuk memudahkan usahanya. Di lingkungan non-ekonomi yang penting adalah munculnya suatu kelompok elit baru yang memandang modernisasi ekonomi bukan saja sebagai sesuatu yang mungkin tetapi diharapkan. Dari kelompok inilah muncul pembaharuan dan perubahan sosiologis. Biasannya perubahan tersebut secara kolektif, diikuti oleh munculnya rasa nasionalime baru akan kepentingan bersama.

Secara ekonomis, terjadi peningkatan modal diatas pertumbuhan penduduk. Kesempatan-kesempatan baru mulai tercipta, investasi meningkat, terjadi pergeseran sektor pertanian ke industrilalisasi. Prasaranan transportasi lebih terbuka dan menjadi kebutuhan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Secara sosiologis, masyarakat lebih terbuka melakukan komunikasi dengan pihak lain. Terjadinya interaksi sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya melahirkan tuntutan baru non ekonomis, yaitu politik.

Pada tahap ketiga, pertumbuhan yang meningkat teratasi mencapai titik stabil, kemajuan ekonomi dan sikap masyarakat terhadap penggunaan teknologi sudah melembaga. Investasi yang dilakukan pihak atau negara lain telah menciptakan hubungan ketergantungan baru. Masuknya barang dan jasa melalui perdagangan internasional, selain meningkatkan devisa nasional untuk modal pembangunan berikutnya, membuka hubungan antar masyarakat yang luas dengan prasyarat tertentu lebih terbuka. Kesejahteraan masyarakat sudah ada didepan pelupuk mata. Maka tahap selanjutnya dari kemampuan yang sudah dimiliki adalah pola konsumsi yang tinggi sebagai akibat keberhasilan akumulasi modal yang besar. Masyarakat memiliki daya tawar dan kemampuan ekonomi yang memadai. Pada situasi seperti itu, pola berpikir masyarakat sudah sangat egaliter dan mengutamakan kebebasan setiap keputusannya. Implikasinya, membuka lembaga-lembaga politik mengakomodir partisipasi dana aspirasi politik masyarakat. Maka demokrasi merupakan hal yang mutlak dalam tahapan masyarakat yang seperti itu.

Teori Rostow ini, telah mencatat dalam sejarah relevansinya antara keberhasilan pembanguna ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Sekalipun misalnya, tidak dapat memperbandingkan antara yang berlangsung di india dan amerika serikat melalui tahapan yang sama, setidaknya kondisi masyarakat pada setiap tersebut dapat dijelaskan melalui teori Rostow, apa yang diperlukan. Semakin meningkat tahap pertumbuhan suatu bangsa, maka pembangunan politiknya perlu disesuaikan mengingat tuntutan akan demokrasi semakin besar.dalam hal ini india mungkin memerlukan kajian tersendiri, dimana pada setiap tahapan belum terlalu tinggi secara Teori Rostow, sudah memiliki tuntutan demokrasi dan partisipasi politik yang besar dari masyarakat? Dari Teori Rostow diperoleh kesan, seolah-olah sebuah negara harus beralih keusaha usaha pembangunan industri secara sunguh-sungguh hanya setelah pertanian dimodernisasi serta persediaan modal sarana sosialnya ditingkatkan

Namun pengalaman pertumbuhan sesudah peran di negara-negara berkembang telah meyakinkan makin banyak ahli ekonomi yakin bahwa sektor pertanian dan sekotor industri harus berkembang secara berdampingan, jika pertumbuhan itu harus berupa lebih dari sekedar didirikannya beberapa industri yang megah atau menciptakan suatu kelebihan dari produk-produk pertanian yang segera juga akan menghilang ke dalam jumlah penduduk pedesaan yang lebih besar.

Kajian yang lebih spesifik dan kritis mengenai hubungan pembangunan ekonomi dan politik, dikupas oleh Daniel Lerner, melalui penelitiannya yang ditulis dalam The Passing of Traditional Society. Dimana masyarakat yang terbelakang atau tradisional merupakan penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat. Hal ini akibat dari kurangnya sarana transportasi, komunikasi dan masyarakat. Situasi tersebut menjebak masyarakat masyarakat pada pendidikan yang rendah dan menyebab kebodohan. Kemiskinan dan keterasingan, membuat masyarakat begitu tertutup dan sulit terlibat secara sosial diluar aktifitas ekonomi. Masyarakat yang demikian, perlu memodernisasi melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi agar bangkit partisipasinya. Partisipasi yang sudah bangkit akan memudahkan mereka merespon persoalan diluar kebutuhan ekonomi, yaitu politik. Dengan demikian, sudah cukup jelas keterkaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, serta dampaknya bagi perkembangan masyarakat sosial.

Pembangunan politik terkait erat dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat. Pemerintahan negera akan menetukan pada tahap mana perkembangan berlangsung. Hal ini ditentukan juga oleh tingkat kemajuan masyarakat secara ekonomis dan kemampuannya mengelola sumber-sumber daya alam yang ada, pengaturan struktur pemerintahan dan hubungannnya dengan bangsa lain. Pembangunan politik harus dilihat sebagai proses pertumbuhan masyarakat dan sistemnya, dari tradisi menuju modern.

Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi, akan menentukan sejauh mana kecepatan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri untuk maju dan berkembang. Negara yang masih menjalankan pemerintahan dan pengelolaan masyarakatnya secara tradisional belum memiki struktur kebutuhan sistem politik yang rumit dibandingkan dengan negara yang modern dengan kompleksitas kehidupannya.

Proses industrialisasi merupakan merupakan langkah awal menuju modernisasi sistem politik yang berorientasi pada interaksi antara Negara dan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan guna meningkakan kesejahteraan masyarakat suatu negara, cepat akan mendorong negara tersebut mengembangkan sistem politiknya sebagai sebagai sebuah kebutuhan mengamankan aset-aset ekonomi.

Teori pembangunan ekonomi banyak dikenalkan oleh Rostow sementara untuk mengenal teori pembangunan politik perlu berkenalan dengan Organski melalui bukunya yang berjudul The Stages of Political Development. Buku tersebut telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul: tahap-tahap perkembangan politik. Dalam bukunya, Organski membagi tahapan pembangunan politik ke dalam empat tahap, yaitu: (1) pembentukan negara kesatuan (unifikasi),(2) politik industrialisasi (pembangunan ekonomi), (3) politik kesejahteraan rakyat, (4) politik kemakmuran (otomasisasi).

Meskipun Teori pembangunan politik banyak behubungan dengan teori-teori namum menurut Organski banyak berhubungan dengan teori-teori pada disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi, sosial, hukum dan ilmu-ilmu yang lain. Peruhahan sosial, ekonomi, hukum dan disiplim ilmu yang lain dan realitas yang terjadi dimasyarakat akan mempengaruhi teori pembangunan politik, kata Arbi Sanit.[1] Sama halnya dengan Rostow, walaupun teori tentang pertumbuhan ekonomi, namun ’’pikiran Rostow pada dasarnya dikembangkan dalam konteks perang dingin serta membendung pengaruh sosialisme’’[2]. Jelas di sini, ada kerangka idiologis (kapitalisme) dibalik teori pertumbuhan yang dikembangkan Rostow. Bagaimana dengan Organski, apakah teorinya juga dilatarbelakangi kepentingan idiologis?

Ada beberapa pertanyaan lain yang perlu diajukan: (1) apakah teori Organski itu berlaku pada semua negara? Masalah apa saja yang dihadapi tiap-tiap negara ketika ’’menjalankan ajaran’’ Organski? (2) dalam tahapan itu, sebenarnya pembangunan politik berada di tahap yang mana? (3) kenapa terjadi perbedaan pencapaian pembangunan politik antara satu negara dengan negara lain?

2. Deskripsi dan Analisa

Negara-negara yang terbentuk sekarang merupakan hasil dari proses panjang sehingga terbentuk mejadi suatu negara yang benar-benar diakui secara de facto dan de jure. Proses panjang ini hampir ditempuh oleh semua bangsa dan negara yang mulai dari kumpulan masyarakat yang sifatnya kecil, komunal dan hanya ada beberapa orang saja, yang biasanya mereka hanya tinggal di suatu tempat yang berhubungan langsung dengan mata pencaharian mereka. Di mana kehidupan mereka sudah merupakan gambaran miatur sebuah negara, komunal-komunal ini dipimpin oleh kepala yang kalau dalam suatu suku maka dia akan dipimpin oleh kepala suku yang akhirnya kehidupan manusia akan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlahnya manusia dan semakin kompleknya permasalahan kehidupan manusia yang akhirnya melahirkan kesepakatan-kesepakatan baru diantara mereka tentang kehidupan mereka.

Kehidupan yang dulu sifatnya kesukuan, kemudian berkembang menjadi kehidupan yang lebih kompleks menjadi kerajaan-kerajaan dan dinasti-dinasti yang mengatur kehidupan yang lebih kompeks dan wilayah yang lebih luas dan kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya ada yang tetap menjadi menjadi negara kerajaan dan dinasti dan tetap memegang aturan-aturan yang sifatnya memegang tradisi kalaupun dalam lingkungan yang terbatas seperti kerajaan Inggris dan Dinasti di jepang dan Cina.

Kehidupan yang dijalani semua bangsa dalam proses pembentukannya mengalami kesulitan mulai dari proses yang primitif sampai menjadi negara yang modern seperti kebanyakan negara-negar apada abad 21 sekarang ini. Kesulitan itu adalah mempersatukan rakyat yang belum terikat kuat. Dalam tahap ini, tugas pokok yang juga harus segera dimulai adalah melakukan modernisasi dalam banyak hal. Sistem yang lama, baik sosial, pertanian maupun ekonomi yang masih bersifat feodal (kuno) harus segera digantikan oleh sistem yang baru (modern). Organski tidak memberi anjuran secara detail bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang sedang muncul, kecuali melakukan modernisasi sesegera mungkin pada saat problem unifikasi diselesaikan. Bahkan menganjurkan untuk menganut politik borjuis pun tidak. Organski ’’membiarkan’’ negara-negara yan baru merdeka untuk menentukan sendiri jalan apa yang terbaik.

Memasuki tahap kedua, yaitu politik industrialisasi atau pembangunan ekonomi, negara kesatuan nasional dihadapkan pada tiga pilihan sistem yang mau tidak mau harus dipilih salah satunya, yaitu politik borjuis (liberal), politik stalinis (sosialis) atau politik singkratik (fasis). Untuk memutuskannnya, organski mengharuskan untu menganut salah satu tiga diantara tiga sistem politik tersebut. ’’ tetapi dengan memasuki tahap kedua mereka harus memutuskan apakah akan melaksakana industrialisasi menurut tradisi borjuis ataukah mengambil jalan pintas stalinis yang menjanjikan kecepatan dengan pengorbanan yang berat menempuh jalan memutar menurut cara sinkratik atau mencari jalan baru menurut caranya sendiri’’.[3]

Menurut organski, stalinisme hanya akan muncul di negara-negara yang sangat miskin di mana tingkat modernisasi ekonominya sangat rendah. Sinkritisme baru muncul setelah politikborjuis selesai mengantarkan bangsa dan negara ke tingkat kemajuan ekonomi yang cukup tinggi[4]. Selanjutnya organski mempromisikan demokrasi borjuis sebagai berikut: ’’ bangsa-bangsa yang sedang melancarkan industrilisasi dibawah demokasi berjuis nyata-nyata telah membuat transisi dari pertanian miskin status ke status industri kaya tanpa membelok menuju totaliterisme’’[5] .

Pada tahap berikutnya, organski menjelaskan sebagai periode yang sangat satbil di dalam pertumbuhan politik bangsa-bangsa. Kebanyakan demokrasi borjuis telah berkembang teratur menjadi demokrasi-demokrasi massa, seperti halnya negara-negara sinkritik, sedangkan negara-negara stalinis berkembang menjadi negara kesejahteraan komunis. Jadi faktor-faktor penentu bentuk politik didalam tahap ketiga nampaknya terletak di dalam pilihan yang dilakukan untuk tahap kedua. Untuk tahap ini, organski mulai mengolok-olok sistem politik stalinis, ’’.... saya tidak menemukan petunjuk yang jelas bahwa negara-negara tersebut berkembang menjadi demokrasi-demokrasi massa’’[6].

Politik kemakmuran (otomatisasi) atau tahap ke empat dari pembangunan politik ditandai dengan masalah-masalah kelimpahan (over produksi-pen),sehingga disebut juga politik kelimpahan. Analisa terhadap politik kelimpahan didasarkan pada empat asumsi tentang ekonomi, yaitu[7]:

a. Akan ada produktifitas yang sangat meningkat di dalam ekonomi masa damai

b. Akan ada peningkatan efisiensi dalam perlengkapan perang.

c. Akan ada kelimpahan ekonomi.

d. Akan terdapat angkatan kerja yang lebih sedikit.

Tahap otomatisasi ini merupakan tahap akhir pembangunan politik suatu bangsa atau negara. Namun, Organski tidak memberi contoh negara mana yang telah memasuki tahapan ini, juga tidak menuntut kita untuk memperkirakan tahun berapa suatu negara memasuki tahap cita-cita tersebut.

3. Teori Ketergantungan

a. Sejarah Lahirnya Teori Ketergantungan

Pendekatan ketergantunan dan keterbelakangan yang lebih dikenal dengan kelompok Teori Struktural (Mazhab Dipendencia), pertama kali muncul pada dekade 1960 an di Amerika latin. Pada awalnya teori ini lebih merupakan usaha untuk menjawab berbagai kegagagalan program pembangunan yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika Latin (KEPBBAL) atau Economic Commission for Latin America (ECLA).[8] Kelahiran paradigma pemikiran ini diawali oleh satu konferensi besar pada tahun 1965 yang dihadiri oleh ldebih dari 100 ekonom Amerika Latin yang berkumpul di Mexico City. Konferensi ini ditujukan untuk melakukan diskusi besar untuk menganalisa situasi ekonomi dinegara-negara Amerika Latin yang kian hari kina terpuruk, dan telah masuk dalam perangkap kemiskinan yang tak berujung. Diskusi tersebut kemudian melahirkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah deklarasi yang sangat terkenal ’’Deklarasi Ekonomi Amerika Latin”.[9]

Deklarasi ini melahirkan pokok-pokok pikiran –yang kemudian disebarluaskan kepada para pengajar dan mahasiswa diseluruh departemen ekonomi di seluruh penjuru AmerikaLatin- yang antara lain, berisi pokok-pokok pemikirian sebagai berikut:[10]

1. Adalah kewajiban para ekonom di negara-negara Amerika Latin untuk memformulasikan sendiri suatu rangkaian teori yang mamapu menerangka sebab-sebab dan fenomema-fenomena yang ada, yang selama ini menjadi faktor-faktor yangmenghambat perkambangan ekonomi da sosial di Amerika Latin, baik yang terjadi di masa lampau maupun saat ini.

2. Rintangan-rintangan utama yang telah menghambat dan merusak perkembangan ekonomi dan sosial di Amerika latin merupakan rintangan-rintangan yang struktural sifatnya, baikyang terdapat dalam struktur ekonomi, sosial maupun sifat ketergantungan tas kekuasaan asing

3. Perencanaan ekonomi ekonomi haruslah didahului dengan suatu reformasi struktural dan harus bertolak dari reformasi struktural ini.

Seiring dengan pencetusan deklarasi ini, maka muncullah berbagai gagasan dan pemikiran dari beberapa sarjana Amerika Latin mengenai keterbelakangan di negeri-negeri mereka yang kemudian dikenal dengan ’’thesis ketergantungan’’ (dependency thesis). Para pencetus tesis ketergantungan ini, antara lain adalah Andre Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso dan Theotonio Dos Santos. Di luar Amerika Latin, Samir Amin, Immanuel Wallerstain, Cristhoper Chass-Dunn dan Guelermo O’Donnel, tampil sebagai pemikir memperkuat thesis ketergantungan ini. Paradigma pemikiran ini kemudian diketahui dilandasi oleh kerangka pemikiran Paul Baram, seorang ekonom utama Amerika Latin, yang mengemukakan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab keterbelakangan negera-negara di kawasan Amerika Latin yang begitu kaya raya denga bahan-bahan mentah itu ialah suatu proses ekploitasi yang dilakukan oleh pihak asing (negara pusat) akibat hubungan ekonomi yang sifatnya tidak adil. Thesis ketergantungan kemudian melakukan penolakan terbuka terhadap asumsi teori modernisasi yang berasumsi bahwa perkembangan ekonomi dengan negera-negara maju yang akan melahirkan diffusi modal, perkembangan teknologi, pembaharuan nilai dan prasarana kelembangaan modern, serta faktor-faktor dinamik lainya kepada negara miskin

Suatu pendekatan baru yang mampu menjungkirkankan premis-premis usang gagasan modernisme-pembangunan kini telah lahir dan menjadi populer dikalangan para ilmuan sosial, ahli ilmu politik dan pakar ekonomi pembangunan yang selama ini hanya mengenal-kalau bukan’dipaksa’untuk menekuni-ajaran dari gagasan-gagasan moderrnisme-pembangunan.Amerika, yang selama ini dijadikan model pembangunan dan sumber inpirasi ekonomi kapitalis paling sukses bagi kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan dunia, kini dipandang secara sinis sebagai agen utama penyebar kemiskinan di negara-negara di Dunia Ketiga.[11] Di negara-negara Dunia Ketiga, bukan lagi keminskinan atau komunisme yang menjadi musuh utama, tetapi ekspansi dan hegemoni ekonomi Barat dengan segala atributnya.

Disamping itu, lahirnya teori dependensi dipengaruhi-dan merupakan jawaban-atas krisis teori Marxis Ortodoks di Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis Ortodoks, Amerika Latih harus melalui tahapan ’revolusi industri borjuis’ sebelum melampaui revolusi sosialis proletar. Namun demikian, revolusi yang terjadi di RRC pada tahun 1949 dan revolusi Kuba pada akhir tahun 1950-an telah mengajarkan kepada kaum cendekiawan bahwa negara Dunia Ketiga tidak harus selalu mengikuti tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Tertarik pada model pembangunan RRC dan Kuba, banyak intelektual radikal di Amerika Latin berpandangan bahwa negara-negara Amerika Latin dapat saja langsung menuju dan berada pada tahapan revolusi sosialis.

b.Teori-teori Ketergantungan dan Keterbelakangan

Prebisch adalah seorang ahli ekonomi liberal, yang juga mantan Presiden Bank Argentina (1935-1943). Ia pernah menjadi Sekretaris Eksekutif ECLA (1948) dan pada tahun 1950-an menjadi Direktur Komisi PBB untuk Pembangunan Ekonomi Amerika Latin. Karya Prebisch yang terkenal adalah: The Economic Development of latin America and its Principal Problems (1950). Karya ini, disamping terkenal sebagai manifesto ECLA, juga merupakan karya awal yang memberikan dasar analisis bagi eksistensi teori ketergantungan kelak. Inti pemikiran Prebisch terdapat dalam dua argument berikut.

Pertama, kritiknya terhadap sistem perdangangan internasional yang akhirnya melahirkan ‘negara pusat’ (centrum) yang kaya disatu sisi dan ’negara pinggirin’ (periphery) yang terbelakang disisi lain. Kedua, hambatan indutrialisasi dimana Negara-negara yang melakukan spesialisasi di bidang industri menjadi Negara-negara kaya, sedangkan Negara yang memilih spesialisasi di bidang pertanian tetap saja hidup dalam suasana miskin dan terbelakang.[12]

Untuk menjelaskan argumennya tersebut, Presch menunjuk pada terjadinya pada terjadinya penurunan nilai tukar (term of trade) dari komoditas pertanian, yang diproduksi oleh Negara-negara pinggiran, terhadap komoditas barang industri,yang diproduksi oleh Negara-negara industri. Akibatnya, terjadi deficit pada neraca perdagangan di Negara-negara pinggirin yang memperoduksi barang pertanian ketika mereka melakukan hubungan dagang dengan negara produsen industri.

Gejala ini dapat dijelaskan karena, pertama, permintaan akan barang-barang pertanian bersifat elastis. Disini berlaku apa yang disebut ’Hukum Engels’[13] yang menyatakan bahwa pendapatan yang meningkat menyebabkan prosentasi konsumsi makanan terhadap pendapatan yang meningkat menyebabakan prosentase konsumsi makanan terhadap pendapatan justru menurun. Akibatnya, anggaran negara pertanian yang digunakan untuk mengimpor barang-barang industri dari negara ’pusat’ akan makin meningkat,sedangkan pendapatan dari hasil ekspornya relatif tetap. Kondisi inilah yangmenimbulkan terjadinya defisit neraca perdagangan di negara-negara produsen pertanian.

Kedua, negara-negara industri sering melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri, sehingga sulit bagi negara produsen pertanian untuk dapat mengekspor hasil pertanian kesana. Kondisi ini makin memperkecil kuantitas ekspor dari negara-negara produsin pertanian (negara pinggiran) ke negara produser industri (negara pusat).

Ketiga, kebutuhan akan bahan mentah dari negara pusat makin berkurang sebagai akibat dari adanya penemuan-penemuan teknologi baru yang bisa membuat bahan mentah dalam bentuk sintesis. Kondisi ini kembali makin memperkecil volume ekspor dari negara-negara pinggiran ke negara-negara pusat.

Sementara kodisi yang terjadi di negara industri menunjukkkan kenaikan pendapatan dalam masyarakat akan mengakibatkan kenaikan pada konsumsi barang-barang industri. Artinya, ini makin memperbesar jumlah ekspor dari negara pusat kenegara pinggiran. Selain itu, tingkat kemakmuran yang makin meningkat di negara-negara industri mengakibatkan tingkat upah buruh di sana pun ikut meningkat. Karena ongkos buruh yang semakin tinggi, sementara harga barang hasil pertanian relatif tetap. Akibatnya, nilai uang yang diperoleh negara-negara pusat dari hasil ekspornya semakin hari semakin meningkat.[14]

Atas dasar analisis ini, Presbisch samapi pada suatu premis yang terkenal bahwa negara-negara yang terbelakang harus berani melakukan suatu terobosan industrialisasi, yang dimulai dengan menerapkan kebijakan pembangunan ’Industri Substitusi Impor’ (ISI), jika mereka ingin membangun dan mengembangkan pendapatan nasionalnya. Barang-barang industri yang tadinya di impor di negara pusat, harus di produksi dalam negeri-dengan catatan pemerintah harus memproteksi industri-industri yang masih bayi (infant industries).

Sementara ekspor barang-barang primer hasil pertanian masih tetap penting, karena devisa yang dihasilkannya dapat dijadikan sebagai anggaran (modal) untuk membeli (mengimpor barang-barang modal, berupa mesin-mesin industri yang sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan ISI.

Disini sangat jelas peran pemerintah menjadi besar – dalam bentuk intervensi birokrasi negara di bidang ekonomi- dalam proses industrilisasi, seperti proteksi, penyediaan modal dan teknologi, terutama dalam menentukan para aktor ekonomi yang melakukan investasi di sektor ISI, dalam rangka mengimbangi secara dinamis kekuatan-kekuatan ekonomi di luar negara. Dari sinilah, menurut O’Donnel, munculnya model NOB yang menjadi relevan untuk memuluskan langkah intervensi negara kedalam kegiatan ekonomi nasional.[15]

Akan tetapi bagi Prebisch, campur tangan pemerintah – melalui metode birokratisasi, korporatisasi, teknokrasi dan konglomerasi- merupakan sesuatu yang niscaya untuk membebaskan negara-negara ini dari struktur keterbelakangan. Barang adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Jika Marx berpendapat bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju mengikuti kemajuan negara-negara kapitalis di Eropa, maka Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran akan berjalan secara berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran telah terkena penyakit cretinism (kerdil).sementara sistem kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang secara baik karena adanya tiga prasyarat.[16]

1. Meningkatnya produksi yang diikuti dengan tercerabutnya masyarakat petani dari pedesaaan

2. Meningkatnya produksi komoditas dan terjadinya pembangian kerja (diferensiasi struktural) mengakibatkan sebagian besar penduduk menjual tenaganya menjadi buruh dan sebagian lagi menjadi majikan yang bertugas melakukan proses akumulasi kapital.

3. Terakumulasi modal - yang selanjutnya dibarengi oleh kemudian mereka untuk membeli teknologi serta penerapan manajemen modern.

4. Surplus yang terjadi dari hasil akumulasi modal para pedangang dan tuan tanah kemudian mereka investasikan dalam sektor industri.

Sementara yang terjadi di negara pinggiran justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk midal besar dan kuat dari dunia barat ke negara-negara Dunia ketiga, membuat surplus yang terjadi di sana diambil oleh kaum pendatang, melalui berbagai macam cara. Dengan demikian, yang terjadi di negara pinggiran bukanlah akumulasi modal, melainkan penyusutan modal. Proses ini terjadi, menurut Baran, karena sifat khas dari kelas-kelas sosial yang ada, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat negara tersebut.

Pertama, adanya kelas tuan tanah yang kaya di pedesaan yang berperan sebagai produsen darihasil-hasil pertanian yang kemudian diekspor. Kedua, terdapat kelas pedangan yang – awalnya kegiatan ekonomi mereka terbatas hanya di dalam negeri saja – kini telah berhubungan dengan kekuatan asing. Ketiga, adanya kaum industrialis yang memproduksi barang-barang industri. Keempat, komponen kelas baru, yakni orang-orang asing yang memawa modal besar dan masuk ke sistem perekonomian negara. Orang asing ini, datang terutama untuk mencari bahan-bahan mentah yang murah untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik yang mereka dirikan. Masuknya modal asing ini telah menimbulkan goncangan-goncangan baru terhadap struktur ekonomi yang telah berlangsung mapan di negara-negara pingiran.

Idiologi kapitalisme pada masa perang dingin berhadapan dengan sosialisme dan komunisme dan tidak hanya sekdar pada bidang politikdan militer. Dimana pada saat perang dingin berlangsung masing-masing blok berlomba-lomba dalam mempercanggih persenjataannya demi upaya diplomasi dan untuk mencegah keadaan terburuk kalau sekiranya benar-benar terjadi perang militer antara blok sosialis komunis dan belok liberalis kapitalis. Dalam pada itu masing-masing kekuatan berlomba-lomba mencari pengaruh kesetiap negara untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya dengan cara militer dan penetrasi idiologi, maka sepanjang masa perang dingin banyak terjadi konflik-konflik diberbagai negara dalam rangka untuk mencari bentuk dan jatidiri suatu negara apakah akan mengikuti komunis atau kapitalisme yang dikomandoi oleh Amerika. Di indonesia sendiri terjadi pertarungan antara yang anti dan setuju komunisme yang akhirnya melahirkan tragedi berdarah dan mengorbankan banyak jiwa. Begitu juga dalam hal pengaruh dimana terjadi perang Vietnam dalam rangka membentuk arus komunisme di Asia Tenggara.

Keperkasaan ideologi kapitalisme dalam menghadapi sosialisme di era perang dingin tidak sekedar di dunia politik dan militer, tapi juga mewujud dalam teori-teori sosial berupa teori pembangunan dan modernisasi yang diadopsi oleh dunia ketiga. ’’ Pembangunan’’, yang semula sebagai kata benda netral, sejak tahun 1970-an telah menjadi kendaraan teoritis bagi kapitalisme untuk membendung pengaruh sosialisme. Dalam perjalanannya, ’’Pembangunan’’ tidak sekedar proses teorotisasi di kampus-kampus (dan karena itu memiliki legitimasi ilmiah), melainkan telah merambah sampai ideologisasi di level kebijakan negara. Jadi kalau di negara maju ideologi itu namanya kapitalisme, di negara berkembang namannya menjadi Pembangunan (developmentalism). ’’ Indonesia adadalah negara pancasila yang menolak kapitalisme dalam melaksanakan Pembangunan’’, konsep awal setelah kemerdekaan pembangunan yang dikembangka di Indonesia adalah pembangunan yang berdasrkan asas kerakyatan, kebersamaan dan gotong royong. Koperasi adalah konsep awal pembangunan ekonomi di indonesia . koperasi menjadi soko guru perekonomian indonesia yang berlandaskan kebersamaan dan kerjasma secara gotong royong yang maksudnya supaya tercipta pemerataan ekonomi. Konsep ini bukan berarti mengadopsi paham komunis yang terkesan utopis yang sangat tidak mungkin untuk di terapkan dan bukan menjadi solusi yang sebanrnya untuk membangun suatu negara.

Dalam realitasnya pembangunan yang semula di cita-citakan oleh para pendiri bangsa ini agar tercipta pemertaan dalam pembangunan tidak tercipta dalam realitasnya. Penerapan pembangunan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak hal ini terjadi pada masa orde baru. Dimana untuk mengejar pembangunan dan indutrialisasi hak-hak masyarakat diabaikan dan lebih percaya kepada prinsip ekonomi yang sifatnya lebih pro ke pasar yang akhirnya menyengsarakan masyarakat karena ekonomui yang dibangun secara konglomerasi ternyata menyisakan kemiskinan dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang memilki kapital dengan masyarakat yang tidak punya apa-apa.

Kegagalan pembangunan ekonomi dan politik yang ada dinegara-negara dunia ketiga cukup membuat kita berpikir, tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini dan pakah pemerintah berpihak kepada masyarakat dan kenapa klemiskinan dan pengangguran masih menjadi gambaran sehari-hari yang kita temua hampir disetiap negara berkembang dan terbelakang. Indonesia baru-baru ini mempublikasikan hampir setangah dari penduduknya berada dalam katagori miskin dan hampir dua puluh persen dari masyarakatnya tidak punya pekerjaan yang memadaidan masih belum pekerjaan.

Pembangunan ekonomi yang tidak dapat menciptakan pertumbukan ekonomi yang tinggi menjadi penyebab bertambanhnya jumlah kemiskinan dan penganguran setipa tahunnya dan pertumbuhan ekonomi yangrendah tidak dapat menyerap angkatan kerja dalam dunia kerja yang tersedia. Petumbuhan ekonomi yang lambat diakibatkan kurangnya investasi tidak bergairahnya dunia usaha dan pemodal untuk menanamkan modalnya di indonesia. Hal ini sangat dipengaruhi mental bangsa indonesia dalam memberikan pelayanan yang belum banyak mengaju pada good governance dan sarat dengan birokrasi dan regulasi yang membuat dunia usaha untuk tidak tertari karena menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Di saat pembangunan dan modernisasi menjadi mainstream teori maupun kebijakan negara,lahirlah apa yang disebut teori ketergantungan. Teori ini lahir dari berbagai perdebatan tentang masalah keterbelakangan amerika latin tahun 1970-an. Dampak positif dari toeri ini adalah kemampuannya melahirkan kritik yang tajam terhadap modernisasi dan pembangunan yang selama ini dominan.

Arbi Sanit,[17] melukiskan teori ketergantungan itu sebagai berikut:

’’Pandangan depencia (ketergantungan) tentang politik seperti halnya mengenai ekonomi, bertolak dari struktur politik. Dalam hal ini kepentingan ekonomi dilihat sebagai faktor penentu struktur politik yang dominan. Logikanya berpangkal kepada anggapan bahwa struktur masyarakat terutama dibentuk oleh kepentingan ekonomi.....disampin itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa apalagi kelompok ekonomi kuat tidak lazim mengendalikan kekuasaan, maka atas prinsip saling menguntungkan kelompok tersebut menjalin kerjasama yang erat dengan kelompok penguasa.

Secara nasional hubungan tersebut menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi atas proses politik dalam suatu negara. Artinya kelompok ekonomi kuat mengendalikan kekuasaan politik atau negara. Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa pemegang kekusaan negra bagi alat bagi kepentingan kelompok ekonomi kuat.

4. Kesimpulan

Teori Organski bukan saja dilatarbelakangi ideologi liberalisme-kapitalisme. Lebih dari itu bersama teori pertumbuhan Rostow, teori Tahap Pembangunan Politik di katagorikan sebagai bagian dari kerja ilmiah kapitalisme-liberalisme untuk negara-negara dunia ketiga dalam rangka membendung pengaruh sosialime. Karena itu, penerapannya teori lebih lanjut akan mudah diterapkan di negara-negara yang memeluk demokrasi borjuis.

Dalam kerangka pertarungan idiologi besar di tahun 1970-an, karya Organski ini lebih pantas dikatagorikan sebagai bagian dari ekonomi pembangunan, untuk melengkapi apa yang telah disumbangkan oleh Rostow.

Pada abad ini yang di mulai setelah runtuhnya kejayaan rezim sosialis komunis Uni-Soviet maka Amerika menjadi pemain utama dalam perpolikan dunia internasional dan menjadi negara paling super power. Ideologi liberalisme dan kapitalisme semakin menyebar hampir keseluruh negara dan tidak kalah negara-negara yang dulu masuk dalam blok soviet menjadi sekutu Amerika dan banyak di antara negara-negara sosialis komunis yang menerapkan ekonomi pintu terbuka atau kapitalis dan terbukti negara-negara tersebut menjadi negara yang kuat baik dari segi politik dan ekonomi.

BAHAN BACAAN.

1. AFK, Organski, ”Tahap-Tahap Perkembangan Politik”, Akademia Pressindo, 1985.

2. Arief Budiman, “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, Jakarta: Gramedia, 1995

3. Bjorn Hetti, “Ironi Pembangunan Negara Berkembang”, Terjemahan, Jakarta: Sinar Harapan, 1985

4. Bonnie Setiawan, ” Peralihan Ke Kapitalisme di Dunia Ketiga; Teori-Teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer”, Insist Press, 1999.

5. Ian Roxborough, “Teori-Teori Keterbelakangan”, Terjemahan, Jakarta: LP3ES, 1990

6. Mansour Fakih, ” Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi”, Insist Press, 2002.

7. Mochtar Masoed, “Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971”, Jakarta: LP3ES, 1989

8. Sritua Arief dan Adi Sasono, “Ketergantungan dan Keterbelangan”, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981.

9. T.Z. Lavine,”Marx, Konflik Kelas dan Orang Yang Terasing”, Seri Petualangan Filsafat, Penerbit Jendela, 2003.



[1] Arbi Sanit, ‘’Studi pembangunan Politik’’, dalam AFK Organski, Tahap-Tahap Pembangunan Politik’’, Akademia Pressindo, 1985. Hal xxxvii

[2] Mansour fakih, ‘’Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi’’, Insist Press, 2002, hal 55.

[3] AFK,Organski, ”Tahap-Tahap Perkembangan Politik’’, Akademia Pressindo, 1985, hal 236.

[4] Dalam hal ini, Orgnski menolak anggapan bahwa sinkritisme (fasisme) sebagai penganur borjuis atau perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme, ibid, hal 172.

[5] Ibid, hal. 237.

[6] Ibid, hal. 243

[7] Ibid, hal. 207-209

[8] Ian Roxborough, “Teori-Teori Keterbelakangan”, Terjemahan, Jakarta: LP3ES, 1990

[9] Sritua Arief dan Adi Sasono, “Ketergantungan dan Keterbelangan”, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981, hal.1

[10] Ibid., hal. 1-2

[11] Bjorn Hetti, “Ironi Pembangunan Negara Berkembang”, Terjemahan, Jakarta: Sinar Harapan, 1985

[12] Arief Budiman,”Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, Jakarta: Gramedia, 1995, hal. 17

[13] Ibid, hal.,46

[14] Ibid, hal.,47

[15] Mochtar Masoed, “Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971”, Jakarta: LP3ES, 1989.

[16] Arief Budiman, Op.,Cit., hal., 55-57.

[17] Arbi Sanit, ‘’Studi Pembangunan Politik’’, Ibid, xxxiv

Note: some parts of this paper are quoted from various sources

Tidak ada komentar: