Senin, 01 Oktober 2007

RESUME BEBERAPA BUKU PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA LAMA

OLEH: ABDUL MALIK DAN SAHRUDDIN LUBIS

1. Pengantar Ke Pemikiran Politik – Deliar Noer

- Satu Dua Pemikiran Tentang Hidup Bernegara di Indonesia

Pemikiran politik Indonesia pada abad 20 berkembang dari gerakan melepaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun jauh sebelum pemikiran tersebut dikatakan modern, pemikiran politik Indonesia juga merefleksi sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia masa lampau antara lain Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Malaka, hingga Mataram.

Namun pemikiran yang menjurus pada politik dan negara tidaklah terdapat pada sebagian era kerajaan dahulu. Naskah Negarakertagama yang ditulis pada zaman Majapahit, banyak menulis pujian-pujian belaka bagi raja. Tapi pujian itu berhubungan dengan kedudukan raja dan rakyatnya, hubungan antara wilayah pusat dan daerah-daerah, sebagaimana dikaji secara terperinci oleh pemikiran politik modern.

1. Negara = Kerajaan

Istilah negara adalah istilah politik di masa kini dengan pengertian yang relatif baru. Pada masa lalu negara bermakna mirip dengan kerajaan. Namun perlu dipertegas bahwa tidak semua kepala negara adalah raja. Ciri kerajaan adalah dinasti (keluarga turun-temurun), bahkan cenderung menganggap bahwa kerajaan itu milik raja. Ketergantungan negara pada diri raja sangat kuat. Bila dinasti hilang, maka kerajaan lenyap dari muka bumi.

Munculnya negara-negara baru sebenarnya lahir dari daerah-daerah bekas kekuasaan negara besar, tetapi telah melemah. Tapi dinasti baru tidak mengabaikan dinasti lama. Dalam hubungan silsilah terhubung antara dinasti lama dan baru. Hal itu dimaksudkan untuk melegitimasi kedudukan raja, walaupun ada saja hubungan silsilah itu hanyalah pemalsuan saja.

2. Konsepsi Kosmologis

Kedudukan raja amat tinggi, sangat diagungkan, dan kata-katanya amat memutuskan. Raja-raja, terutama pada masa Hindu, dianggap merupakan penjelmaan, penitisan atau inkarnasi dari dewa Wisnu dan Syiwa. Ken Arok, raja pertama Singosari diakui sebagai penjelmaan Batara Guru, walaupun latar belakangnya adalah seorang perampok dan keturunan petani biasa. Juga raja Airlangga, ia disamakan dengan Wisnu. Malahan raja Hayam Wuruk, disebutkan sebagai dewa dari segala dewa. Raja adalah perantara antara dunia yang didiami manusia dengan dunia dewa-dewa. Raja menduduki tempat yang sakral dan menjadi pusat masyarakat. Bentuk lahiriah kerajaan pun disesuaikan dengan khayalah jagat raya, dengan keraton sebagai pusatnya.

Dalam rangka ini maka sumpah atau kutukan raja dipercaya mematikan. Segala yang dikerjakan oleh raja dianggap baik. Oleh karena itu, kedatangan raja dan pengiringnya ke suatu tempat harus diterima semeriah mungkin, dengan segala macam kesenangan, bahkan perempuan-perempuan cantik. Meski demikian berkuasanya raja, rakyat memiliki hak pepe. Hak pepe adalah hak rakyat untuk menyatakan protes dan ketidaksenangan atas keputusan penguasa. Rakyat berkumpul di alun-alun yang terdapat dihadapan rumah penguasa setempat, dan duduk diam sampai tuntutan mereka dipenuhi. Namun bila tidak berhasil, rakyat akan mengungsi ke daerah lain yang tidak terjangkau oleh penguasa.

C. Konsepsi Kesaktian

Konsepsi kesaktian lebih lama berakar dalam masyarakat sebelum datangnya pengaruh Hindu-Budha, yakni pada era berkembangnya animisme dan dinamisme. Pikiran animisme mengajarkan pada tiap benda mempunyai semangat. Sedangkan dalam dinamisme semangat itu dapat berpindah-pindah. Kata-kata dan pengertian tuah dan sakti berpangkal pada kekuatan animisme dan dinamisme, sangat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Orang-orang yang bertuah dan sakti biasanya terdapat pada orang tua yang dengan sendirinya dianggap mempunyai pengetahuan lebih daripada orang muda. Oleh sebab itu penguasa biasanya dipilih dari kalangan orang tua, karena lebih mengetahui soal pantangan, tabu maupun hal lain menyangkut kehidupan masyarakat.

D. Beberapa Pengaruh Islam

Sejak masuknya Islam ke bumi nusantara hingga awal abad ke 20, pengaruh Islam banyak mengutamakan persoalan ibadat. Masalah yang mencakup bidang muamalat tidak hidup, kecuali yang menyangkut ibadat seperti zakat dan fitrah. Dengan demikian, maka berkembang fikih dan sufisme atau mistik. Sufisme di Indonesia telah bercampur dengan mistik tua, baik yang berasal dari Hindu-Budha, atau yang lebih lama lagi. Hal ini menjadikan kedudukan guru atau syeikh dalam tarikat menjadi sangat penting dalam masyarakat. Perkataan kyai, syekh, jarang dibantah, dan fatwanya dianggap memutuskan.

Ditengah suasana itu, kaum muslimin Indonesia harus berhadapan dengan penjajahan Portugis, Belanda dan Inggris yang masih memendam semangat perang salib. Dengan demikian, perhatian muslim Indonesia belum sampai pada usaha yang lebih luas daripada peribadatan.

2. Pengantar Ke Pemikiran Politik – Deliar Noer

- Satu Dua Pemikiran Tentang Hidup Bernegara di Indonesia (II)

Masa Perjuangan Kemerdekaan

Bab ini meninjau masalah yang membedakan sebelum dan setelah abad 20. Setelah Indonesia memasuki abad 20, pemikiran yang berkembang memengaruhi kelanjutan pemikiran setelah Indonesia merdeka.

A. Masalah Bangsa

Paham kebangsaan merupakan perdebatan penting dalam kalangan pergerakan nasionalis pada awal abad 20. Sejak pendirian budi utomo 1908, Sarekat Islam yang diklaim oleh HOS Tjokroaminoto telah merintis usahanya sejak 1905 hingga tercapainya sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928, pembahasan definisi ‘bangsa’ terus mengalami penyempurnaan dari batas-batas awal yang sempit.

Perdebatan ini tidak terlepas dari sikap etnosentrisme, sektarianisme yang meliputi antar kalangan. Tidak jarang satu kelompok saling tuding, bahkan menghina kelompok lain. Kelompok Sutomo, penggagas Budi Utomo misalnya, pada awalnya menegaskan pergerakan menentang kolonialis yang berbasis pada suku Jawa. Begitupun yang dipahami oleh Sarikat Islam. Ia menganggap kaum muslimin adalah bumiputera yang wajib menentang penjajahan asing. Setelah sumpah pemuda, perdebatan kebangsaan kemudian berkembang pada kontradiksi nilai antara yang religius dan nasionalis yang dimotori Sukarno.

Mendefiniskan istilah bangsa tidak cukup hanya mengacu pada sejarah kerajaan-kerajaan besar masa lampau seperti Sriwijaya atau Majapahit. Kerajaan pada masa lampau adalah milik dinasti, sedangkan loyalitas rakyatnya tertuju pada dinasti atau raja. Ahli sejarah Yamin menegaskan pengertian bangsa (wangsa) belum dikenal pada masa Majapahit dan Sriwijaya.

Guru Besar Sunario menjelaskan ada unsur-unsur persamaan yang memikat berbagai wilayah nusantara seperti silsilah keturunan, bahasa maupun dasar watak dan kebudayaan, serta pengalaman sejarah era Hindu dan Islam. Sunario juga mengakui pengaruh penjajahan Belanda yang telah mempererat hubungan antar nusantara. Hal terakhir inilah yang akhirnya membuat Filipina atau Malaysia, meskipun sama-sama Melayu, tidak bersatu dengan Indonesia karena berbeda bangsa penjajah.

Adalah rasa cinta bangsa dan tanah air yang dapat merekatkan semua pihak. Soekarno mengajak untuk mencintai ”Ibu Indonesia” yang berpangkal pada bangsa dan tanah air sebagai pangkal tolak perjuangan. Hal senada juga dikemukakan Abdul Moeis mengenai pentingnya nasionalisme dalam usaha yang sulit dan berbahaya, namun kecintaan utama haruslah ditujukan kepada Allah SWT.

B. Masalah Negara

Dalam pengertian modern, negara didasarkan pada ikatan sebangsa. Republik dan Kerajaan adalah dua bentuk negara berdasarkan kepala negaranya. Kerajaan adalah negara yang dipimpin oleh raja yang bersifat turun-temurun secara dinasti. Yang membedakan dengan kerajaan lampau adalah pada loyalitas utama rakyatnya yang secara modern lebih ditekankan kepada negara dan bangsanya. Sedangkan negara republik adalah bila kepala negaranya disebut presiden yang ditentukan melalui pemilihan secara berkala.

Ada pula bentuk negara yang didasarkan pembagian kekuasaan, yakni negara kesatuan atau negara federasi/ serikat. Negara kesatuan pada prinsipnya mengatur kekuasaan wilayah yang secara derivatif ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada negara federasi, terdiri atas negara-negara bagian yang kemudian bergabung. Perbedaannya adalah kekuasaan pemerintah pusat bergantung persetujuan yang dibuat negara-negara bagian.

C. Hubungan Agama dan Negara

Dalam era kerajaan masa lampau, bersatunya agama dan negara bukanlah masalah. Raja adalah pelindung agama. Namun terjadi perubahan pada abad 20. Para pemimpin pergerakan nasionalis berpolemik mengenai masalah hubungan negara dan agama. Polemik ini terwakili oleh perdebatan Sukarno dan Muhammad Natsir di media massa.

Sukarno melihat persatuan bangsa Indonesia yang beragam agama lebih dahulu. Masalah isi (syariat Islam) dibahas kemudian, bergantung pada perjuangan kaum muslimin di parlemen. Untuk itu Sukarno menganjurkan demokrasi. Bila golongan yang menghendaki ajaran Islam berhasil menguasai kursi di dewan perwakilan, maka keputusan yang dihasilkan akan sesuai dengan yang dikehendaki.

Sedangkan Natsir, memandang negara harus menjalankan apa yang menjadi syariat Islam, dengan jalan musyawarah. Bila penduduk negara mayoritas beragama Islam, maka sudah cukup disebut negara Islam. Syariat yang dimaksud bukan hanya soal peribadatan, namun meliputi muamalah (hubungan antar manusia).

Masalah hubungan negara dan agama ini pada awalnya timbul dalam perkembangan sejarah Eropa pada abad pertengahan. Hal ini diawali saar Paus Gelasius mengemukakan doktrin untuk membedakan kekuasaan gereja yang dipimpin paus dan kekuasaan negara yang dipimpin raja. Namun doktrin ini tidak dapat berjalan baik karena acap terjadi perselisihan wewenang, hingga akhirnya terjadi pemisahan keras dimana gereja tidak dapat mengatur negara. Namun mengingat Islam tidak mempunyai hirarki seperti gereja, maka hubungan antara negara dan agama tidak perlu dipermasalahkan.

4. Masalah Demokrasi

Demokrasi bermaksud membangun kedaulatan rakyat dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara yang menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi menjadi tujuan perjuangan karena pada zaman penjajahan, segala hajat hidup rakyat ditentukan oleh penjajah.

3. Etika Jawa – Franz Magnis Suseno SJ

(Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa)

Pengantar Ke Dalam Masyarakat Jawa

Orang Jawa adalah orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Jadi orang Jawa adalah penduduk asli bagian timur dan tengah pulau Jawa. Berdasarkan sensus tahun 1961, terdapat 68 juta orang jawa atau 45% total penduduk Indonesia. Kebanyakan orang Jawa hidup sebagai petani atau buruh tani. Tapi bagi orang Jawa yang mendiami daerah lain mereka juga banyak bekerja sebagai pegawai, ahli teknik, tentara/ polisi atau guru.

Wilayah kebudayaan Jawa di bedakan antara penduduk pesisir utara dan penduduk pedalaman. Pengaruh Islam lebih kuat pada pesisir utara yang didominasi pekerjaan pedagang dan nelayan hingga menghasilkan kebudayaan pesisir. Daerah-daerah pedalaman yang sering disebut kejawen mempunyai pusat-pusat budaya dalam kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta.

Orang Jawa sendiri membedakan dua golongan sosial: (1) wong cilik, terdiri dari sebagian massa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota, dan (2) kaum priyayi yang termasuk kaum pegawai dan intelektual. Masih ada kelompok lain yang lebih kecil namun dengan prestise tinggi yaitu kaum ningrat, namun gaya hidup dan pandangannya tidak begitu berbeda dengan kaum priyayi. Orang Jawa juga bisa dibedakan secara keagamaan, meski keduanya secara mayoritas beragama Islam. Golongan pertama dalam kesadaran dan cara hidupnya lebih dipengaruhi oleh tradisi Jawa pra-Islam yang sering disebut abangan. Golongan kedua memahami diri sebagai orang Islam dan berusaha hidup menurut ajaran Islam disebut santri.

Kaum priyayi tradisional hampir seluruhnya harus disebut kejawen, walaupun mereka mengakui Islam mereka tidak menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa dan tidak ke masjid. Mereka adalah kaum pegawai di berbagai tingkat di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Di kalangan priyayi banyak mengikuti paguyuban yang mengusahakan kesempurnaan hidup manusia melalui praktek-praktek asketis, meditasi, dan mistik. Cita-cita kebudayaan Hindu masih hidup di antara mereka.

Sedangkan kaum santri, walaupun praktek religinya masih tercampur dengan kebudayaan Jawa, mereka shalat, mengaji, puasa dan berusaha naik haji. Orientasi cita-cita kebudayaan mereka berkiblat ke Arab. Pekerjaan mereka biasanya termasuk kaum pedagang dan usahawan.

Ritus religi sentral orang Jawa, khususnya Kejawen adalah slametan, suatu perjamuan makan seremonial dimana semua tetangga harus diundang dan keselarasan di antara para tetangga dengan alam raya dipulihkan kembali. Dalam slametan, mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti lurah atau pejabat pemerintah atau tetua perlu didekati dengan menunjukkan sikap hormat menurut tata krama yang ketat.

Tatanan sosial tradisional terpenting adalah desa, yang dipimpin oleh lurah. Sejak berabad-abad, lurah dipilih oleh penduduk desa. Lurah (dulu) tidak digaji pemerintah melainkan mendapat sebagian dari hasil tanah desa yang selama menjabat boleh digunakan (bengkok), dan sebagian lagi dari hasil pelayanan dan pemungutan kaum kuli. Kalau seorang lurah dipilih maka ia memegang jabatannya sampai kehilangan dukungan rakyatnya, dan dalam kasus itu penduduk desa mengajukan petisi kepada camat agar lurah diganti. Lurah melambangkan desa sebagaimana hubungan kepala keluarga dengan anggotanya rumah tangganya. Lurah mewakili desa terhadap pemerintah, dalam hal ini camat yang umumnya priyayi dari kota. Hubungan lurah dan camat bersama-sama menjembatani jurang antara pemerintah dan petani kecil.

Setelah beberapa tahun seluruh sistem kehidupan dan kerja di desa mengalami krisis. Posisi lurah tidak lagi menjadi wakil desa terhadap pemerintah karena sudah dijadikan pegawai negeri dengan masa jabatan delapan tahun, ia menjadi wakil pemerintah. Lurah ditugaskan mengisi daftar-daftar kependudukan, mengumpulkan pajak dan melaksanakan segala macam instruksi pemerintah pusat seperti keluarga berencana.

Masalah terbesar di desa Jawa sekarang adalah laju pertambahan penduduk karena semakin menyempitnya lahan pertanian. Usaha-usaha intensifikasi pertanian yang padat modal memaksa petani kecil menyerahkan tanah mereka kepada petani yang lebih kaya untuk membayar hutang. Akibatnya, arus urbanisasi semakin besar membentuk proletariat agagris. Dari beberapa sampel terdapat 30 sampai 60 persen penduduk tidak memiliki tanah, sedangkan 10 sampai 20% tidak memiliki cukup tanah untuk hidup.

Orang Jawa merupakan bagian paling berpengaruh dalam penduduk Indonesia. Sebagian pegawai sipil dan militer Jawa dapat ditemukan di seluruh Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan Jawa dalam sepuluh abad terakhir. Sekitar 3000 tahun sebelum masehi, imigran Melayu dari Cina Selatan membanjiri Asia Tenggara dimana orang Jawa dianggap keturunan imigran tersebut.

Kerajaan-kerajaan Budha dan Siwa di tanah Jawa awalnya berkembang di Jawa Tengah yakni Mataram, Syailendra, dengan bukti artefak Candi Borobudur dan Prambanan. Pada abad X Jawa Tengah mendadak hilang dari peta politik yang kemudian beralih ke Jawa Timur. Seluruh wilayah Jawa Timur dipersatukan dalam satu kerajaan di Kediri oleh raja Airlangga (1019-1049). Pada masa Airlangga, seni sastra berkembang terutama penciptaan Arjuna Wiwaha Kakawin yang disadur dari cerita Mahabarata di India. Mulai zaman ini penduduk Jawa Timur semakin padat dan kekuatan dagangnya berhasil menggungguli Sriwijaya, dengan hubungan yang luas di seluruh kepulauan Indonesia. Kemudian tampil kerajaan Majapahit sebagai kerajaan yang paling berkuasa di Jawa. Di bawah raja Hayam Wuruk (1350-1389) dan patih Gajah Mada, majapahit memperluas kekuasaannya pada seluruh wilayah nusantara. Orang Jawa menguasai jalur perdagangan dari Timur ke Malaka. Namun sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit terpuruk dan terpecah perang saudara. Pada tahun 1475, Majapahit diserang kerajaan Islam Demak dan pada permulaan abad 16, jejak Majapahit hilang dalam kegelapan sejarah.

4. Etika Politik – Franz Magnis Suseno SJ

(Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)

Legitimasi Kekuasaan Religius

Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka memiliki? Betapapun besarnya kekuasaan ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan mempertanggung jawabkannya. Paham pertanggung jawaban memuat nisbah bersegi tiga? (1) Seseorang adalah penyebab atau berwewenang (2) atas apa yang diperbuat atau tidak diperbuatnya (3) berhadapan dengan pihak yang menuntut pertanggungjawaban. Namun konsepsi legitimasi kekuasaan (politik) tersebut merupakan realitas yang bersifat sosial duniawi. Tidak demikian halnya dalam kekuasaan yang bersifat adiduniawi, gaib atau ilahi, atau pemahaman kekuasaan religius.

Pemahaman kekuasaan religius dapat ditemukan dalam catatan sejarah kekuasaan kerajaan-kerajaan masa lampau, seperti halnya di Jawa. Manusia yang berkuasa bukanlah manusia biasa melainkan mempunyai hubungan dengan alam adiduniawi/ gaib. Raja adalah medium yang menghubungkan mikrokosmos manusia dengan makrokosmos Tuhan. Dalam pemahaman legitimasi religius, raja tidak harus mempertanggung jawabkan kekuasaannya kepada manusia lain. Ia dapat mengatur masyarakat sekehendaknya, dengan kekuatan kosmis yang digenggamnya untuk menjaga keselarasan. Kekuatan batin penguasa berpancar sebagai wibawa ke dalam masyarakat. Rakyat dapat merasakan kekuatan yang dimiliki penguasa, bukan sekedar bersifat psikis atau mistik namun ditunjuang kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan fisik. Penguasa dapat mengatur dapat mengorganisasi orang banyak disertai ancaman sanksi nyata terhadap mereka yang mau membangkang.

Sebagaimana keselarasan alam semesta, penguasa dapat membangun keselarasan sosial. Dan sebagaimana alam dapat menyeleksi unsur-unsurnya dengan berbagai bencana, penguasa yang tidak dapat menjaga keselarasan sosial dengan sendirinya akan tersisih atau tergantikan misalnya dengan terjadinya pemberontakan atau wabah penyakit. Bukan karena ia tidak mampu dalam memimpin, melainkan karena takdirnya berakhir. Legitimasi religius memungkinkan penguasa bertindak sewenang-wenang, tanpa rakyat mempertanyakannya. Rakyat menganggap kesewenangan penguasa seperti pasrah atas musibah tanah longsor, gempa bumi, yang tidak perlu dipertanyakan.

Dalam legitimasi religius, tidak dituntut legitimasi etis agar kekuasaan dijalankan sesuai hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis dan tidak bertentangan secara moral. Kekuasaan legitimasi religius sepenuhnya dijalankan dari kesadaran penguasa. Dalam tradisi Jawa, terdapat dua cara untuk menyampaikan pandangan kritis kepada raja. Pertama adalah kemungkinan raja meminta nasehat dari pegawai tinggi kerajaan. Kedua, rakyat berunjuk rasa menyampaikan pendapatnya dengan merebahkan diri di alun-alun, berjemur dan diguyur hujan. Namun kedua cara adalah himbauan dan bergantung keinsyafan raja. Raja yang baik dengan legitimasi religius yang tinggi akan memanfaatkan nasihat para pembantunya sehingga meminimalkan terjadinya rakyat berjemur diri. Legitimasi religius memuat tiga unsur:

Pertama, penguasa harus memperlihatkan tingkat kesaktian dengan kebijaksanaan dan kepandaiannya menghadapi masalah-masalah yang rumit. Ia juga harus mampu menindas para pengganggu perdamaian dan tidak membiarkan pusat kekuasaan lain muncul dalam wilayahnya.

Kedua, masyarakat dibawah pemerintahannya berada dalam keadaan adil dan makmur. Sebaliknya bila masyarakat resah dan bencana alam bertambah banyak, legitimasi kekuasaan dianggap memudar.

Ketiga, bersikap bijaksana, berbudi luhur, adil dan murah hati. Penguasa menjalankan kekuasaannya tanpa memakai paksaan dan tindakan kasar. Bila penguasa mulai menghisap dan menindas, rakyat akan menyadari kekuasaan raja telah meluntur karena raja telah lepas dari hubungan hakiki dengan alam batin.

Di masa sekarang, meski tidak ada tempat lagi bagi manusia yang berkuasa berbekal legitimasi religius, esensi keselarasan mikrokosmos dan makrokosmos masih tetap relevan dijadikan pedoman kekuasaan. Kemampuan untuk melakukan kontrol secara mandiri (mawas diri) yang ditunjang atas sikap yang berbudi luhur, adil, bijaksana dan murah hati akan memancarkan kekuatan wibawa yang membawa legitimasi religius sebagai anugerah Tuhan. Pada gilirannya, manusia yang dibekali dengan legitimasi religius berpeluang besar tampil sebagai penguasa, meskipun ambisinya tidak dicanangkan sejak awal memiliki tujuan berkuasa.

Kelanjutan sisa-sisa legitimasi religius dalam bentuk kepasrahan masyarakat kepada pimpinan politik, meski tanpa adanya kepercayaan legitimasi religius, mesti menjadi disfungsional yang bermuara pada korupsi dan eksploitasi besar-besaran. Terjadi pergeseran nilai pada era prakapitalisme dan kapitalisme. Dalam era kapitalis, tujuan usaha bukan lagi nilai pakai/ manfaat (seperti era prakapitalisme) suatu benda, melainkan nilai tukar. Makin banyak nilai tukar/ uang, maka makin kuat penguasa. Sedangkan pada ekonomi prakapitalisme, akumulasi harta mempunyai batas alamiah yaitu kemampuan konsumsi. Secara sederhana, raja yang paling rakus dan kejam tidak masuk akal kalau merampas beras lagi dari rakyatnya, sehingga kemungkinan penghisapan rakyat relatif terbatas.

Itulah sebabnya setiap bentuk kekuasaan pada zaman kini harus dituntut agar dipertanggungjawabkan secara etis.

5. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme – Sukarno

Membaca judul artikel yang ditulis Sang Proklamator Sukarno di harian Suluh Indonesia Muda pada 1926 dengan membayangkan semangat pergerakan kebangsaan masa itu, laksana ‘embun di padang pasir’. Sukarno menggugah semangat persatuan ditengah seteru antara kelompok-kelompok pergerakan Indonesia merdeka, namun berbeda pada tiga haluan utama: Nasionalis yang diantaranya meliputi Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes yang berbasis kedaerahan dan kesukuan; Islamis yang meliputi Sarikat Islam, Jong Islamis Bond dan; Marxis dalam Partai Komunis Indonesia. Polemik mengenai prinsip-prinsip perjuangan tidak jarang menjurus penghinaan satu sama lain.

Sukarno menggugah rakyat untuk bangkit dari kepasrahan. Kolonial Belanda datang bukan semata untuk melihat dunia asing dan kemahsyuran, namun karena kurangnya sumber daya di negeri asal, sehingga mereka perlu menjajah negeri lain untuk mencukupi sumber daya sekaligus menimbun modal. Kolonial tidak akan memberi kemerdekaan secara cuma-cuma seperti melepaskan bakul nasinya. Demikian tragis nasib bangsa Asia, termasuk Indonesia bila dalam upayanya mencapai kemerdekaan tidak bersatu dalam gerak hanya karena berlainan paham: nasionalisme, islamisme, dan marxisme.

Patut dicatat bahwa penekanan Sukarno dalam artikel ini adalah mencari titik temu di antara paham ketiga haluan ini. Ia mengkritik semua pihak yang mencetuskan perselihan. Sukarno secara meyakinkan menegaskan bilamana terjadi persatuan, maka kemerdekaan akan tercapai.

Nasionalis, Islam dan Marxis harus bahu-membahu dalam perjuangan dengan lebih banyak mengedepankan persamaan ”nafsu” melawan penjajahan barat. Tidak ada halangan bagi kaum Nasionalis untuk bekerjasama dengan kaum Islamis dan Marxis yang keduanya berfaham internasionalis, lintas bangsa dan negara. Nasionalisme menentang penjajahan bangsa asing pada tanah air dan bangsa Indonesia. Islam dan Marxisme pun telah sama-sama mengandung paham sosialisme yang menentang ketidakadilan penghisapan dan penindasan atas manusia, walaupun sosialisme Islam berpedoman pada spiritualisme sedangkan sosialisme Marxis bersandarkan pada materialisme.

Mencuplik pengalaman bangsa lain, Sukarno mencontoh bagaimana tokoh nasionalis seperti Ghandi bisa bekerjasama dengan tokoh gerakan Pan Islamis, Sjaukat Ali dan Maulana Muhammad Ali dalam pergerakan non kooperasi menentang penjajahan Inggris di India, atau seperti nasionalis Kuomintang Dr. Yat Sen bisa bahu-membahu dengan kaum marxis di Cina untuk menentang imperialisme dan kapitalisme.

Sangat tepat lah bila apa yang dikemukakan Sukarno dijadikan taktik jangka pendek untuk mencapai persatuan. Namun untuk menjadi perpaduan jangka panjang yang strategik, sebagaimana ia pernah coba wujudkan dalam politik Nasakom-nya jauh hari setelah kemerdekaan, banyak kendala dan perbedaan prinsip pada tiga haluan gerakan ini.

Kalangan Nasionalis dan Islam sama-sama menganggap cita-cita kaum Marxis untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas adalah ancaman serius bagi kelangsungan status sosial-ekonomi-politik. Dalam kecemasannya pada gerakan Marxis yang radikal dan mendapat simpati pada kaum proletar, Nasionalis dan Islam menganggap cita-cita Marxis adalah utopia. Bagi kaum Nasionalis Budi Utomo, ada rasa keeksklusifan dibenak para anggotanya yang didominasi kalangan priyayi. Mereka bertindak protektif untuk mempertahankan ajaran dan status keistimewaannya dari ancaman kaum muslim yang dianggap akan memusnahkan kepercayaan kejawen, meskip secara formal banyak juga kaum Nasionalis yang beragama Islam.

Bagi kaum Islam, Marxisme merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan agama Islam mengingat landasan Marxisme yang ateis. Sedangkan pertentangan kepada kaum Nasionalis lebih pada adanya hambatan untuk membangun negara Islam, karena masih kuatnya unsur kejawen.

Sedangkan bagi kaum Marxis, batas-batas wilayah kekuasaan, kelas-kelas sosial-ekonomi-politik dan kepatuhan agama adalah nilai-nilai yang harus dimusnahkan untuk mencapai masyarakat komunis internasional. Terhadap hal ini, Sukarno menghimbau kaum Marxis Indonesia untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, seperti pada perjuangan rakyat Afganistan menentang kolonial yang motori Jamaluddin Al Afgani. Kaum Marxis Indonesia dianjurkan tidak tertular sikap kaum Marxis Eropa yang sangat memusuhi gereja karena memakai agama untuk melindungi kapitalisme. Sukarno menegaskan, kaum Islam Indonesia berbeda sekali dengan kaum gereja di Eropa. Agama Islam adalah agama kaum yang tidak merdeka di Indonesia.

Memadukan Marxis dengan Islam atau Nasionalis sebagai paham kebangsaan adalah mustahil dan telah terbukti gagal pada politik Nasakom Sukarno. Walau banyak kaum Marxis Indonesia beragama Islam dan tidak ateis, namun perjuangan revolusi yang mereka canangkan merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan harmoni sosial. Sangat wajar bila di kalangan Islam dan Nasionalis tumbuh subur rasa curiga dan tidak aman bersama kaum Marxis mengingat kuatnya paham permusuhan kaum Marxis terhadap struktur apapun yang telah mapan atau tengah berkembang. Berbeda halnya dengan hubungan antara kaum Islam dan Nasionalis. Walau kaum nasionalis merasa terancam bahwa bila kaum Islam berkuasa kepercayaan mereka akan dimusnahkan, diterapkannya hukuman syariah yang kejam disertai maraknya poligami, namun perasaan itu lebih menjadi prasangka belaka karena agama Islam tidak mengajarkan manusia untuk memerangi kaum yang tidak memusuhi. Potensi perpaduan keduanya itu sangat kuat.

Bagaimanapun juga dengan berkaca pada situasi tahun 1926, Sukarno telah berperan besar membangun rasa solidaritas anti penjajahan dan sikap persatuan di antara kaum yang berbeda haluan dan terpolarisasi pada banyak kelompok. Semangat persatuan ini pada dua tahun setelahnya berhasil menyatukan banyak kelompok untuk mengumandangkan sumpah pemuda.

6. Kapitalisme Bangsa Sendiri ?-Sukarno

Dalam suatu rapat umum Sukarno pernah berujar bahwa kita tidak hanya menentang kapitalisme asing tapi juga menentang kapitalisme bangsa sendiri. Hal ini kemudian menjadi pembicaraan di media massa dan dia mendapat surat yang meminta menerangkat apa maksud dari pernyataannya itu. Menurut Sukarno yang dimaksud kapitalisme itu adalah stelsel pergaulan-hidup, yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi yang mana keuntungan tidak jatuh ditangan kaum buruh tapi jatuh ditangan pemilik modal. Kapitalisme juga menyebabakan akumulasi kapital, penumpukan modal ditangan para pemilik modal. Kapitalisme menyebabkan kesengsaraan.

Itulah kapitalisme yang prakteknya kita bisa lihat diseluruh dunia, yang menyebarkan kesengsaraan, penderitaan, pengangguran, kematian. Pendek kata menyebabkan kerusakan tatanan dunia yang sekarang. Kapitalisme merupakan imperialisme modern yang membuat kesenjangan dan membuat rakyat menderita.

Kapitalisme tidak hanya datang dan ada di luar tapi kapitalisme juga ada dalam bangsa sendiri, kita harus anti kepada perbudakan termasuk perbudakan bangsa sendiri. Apakah kapitalisme bangsa sendiri bisa dipakai sebagai alat untuk memerangi imperialisme? Apakah kita harus juga anti kapitalisme bangsa sendiri dan memperjuangkan kelas.

Jawabannya ya kita juga harus anti kepada kapitalisme bangsa sendiri. Kita juga harus anti kepada yang menyengsarakan Marhein itu. Siapa yang mengetahui keadaan kaum buruh di industri batik, rokok kretek dan lain-lain. Dimana upah buruh yang seringkali sangat rendah tidak memadai untuk biaya hidup. Siapa yang tahu keadaan buruh yang sangat buruk di industri-industri bangsa sendiri. Pergilah ke Mataram, Lawean Solo, Kudus, Tulung Agung, Blitar kamu akan menemukan bagaimana kita menyaksikan penderitaan kaum buruh.

Seorang nasionalis harus berani membuka mata akan realitas hidup itu. Ia harus mengabdi kepada kemanusiaan. Ia harus memperhatikan perkataan Gandhi: nasionalismeku adalah kemanusiaan. Ia harus sosio nasionalis, yaitu seorang nasionalis yang mau memperbaiki kehidupan masyarakat dan anti kepada perbudakan yang mendatangkan kesengsaraan kepada masyarakat.

Seorang nasionalis harus berbuat sebagaimana Jawahrlal Nehru katakan, “saya seorang nasionalis, tapi saya juga sosialis dan republikan. Saya tidak percaya pada raja-raja dan ratu-ratu dan juga kepada susunan masyarakat yang melahirkan raja-raja industri yang pada khakekatnya lebih berkuasa dari raja-raja di zaman dulu. Saya percaya bahwa kongres belum bisa mengadakan program sosialisme dengan sebaik-baiknya. Tapi filsafat sosialisme perlahan-lahan masuk kesususunan masyarakat diseluruh dunia. India kan memperaktekkan sosialis dan mencocokkan cita-cita sosialis ke tengah-tengah masyarakat. Tapi apakah kita memusuhi orang-orang Indonesia yang mampu? Sama sekali tidak, sebab pertama, kita tidak memusuhi “orang”, kita memusuhi perbudakan, dan tidak setiap orang yang mampu menjalankan kapitalisme, tidak setiap orang yang mampu mengekploitasi orang lain. Tidak setiap orang mampu menjalankan cara produksi produksi yang memperbudak kaum buruh dan tidak setiap orang mampu ikut ambil bagian hidup dalam kehidupan dan mengikuti idiologi kapitalisme. Tidak setiap orang mampu menjadi jenderal atau sersan dan alat kapitalisme.

Kita harus anti kapitalisme walaupun kapitalisme bangsa sendiri seperti saya terangkan di tulisan saya sebelumnya. Tetapi kita harus ingat di dalam perjuangan mengejar kemerdekaan, kita tidak memperjuangkan kelompok tapi kita mengutamakan perjuangan nasional. Kita bukan apa-apa, kita adalah kaum nasionalis, kaum kebangsaan dan bukan kaum apa-apa.

Apa sebab kenapa kita harus mengutamakan perjuangan nasional didalam usaha untuk meraih kemerdekaan? Kita mengutamakan perjuangan nasional karena keinsafan dan perasaan nasional.

Di dalam masyarakat selamanya adalah anti thesis, yakni perlawanan, perlawanan antara yang “diatas” dan yang “dibawah” antara yang “menang dan “ kalah “ dan antara yang menindas dan yang tertindas. Tetapi di Amerika, di Eropa yang yang ber-anti Thesis adalah dua golongan yang mempunyai satu bangsa, satu kulit dan satu ras. Kaum pemodal Amerika dan kaum buruh Amerika, kaum pemodal Eropah dan kaum buruh Eropah, mereka umumnya satu darah satu bangsa. Maka di dalam negara yang merdeka anti thesis tadi tidak mengandung keinsafan kebangsaan dan mengandung perasaan nasional tetapi lebih kepada perjuangan kelas semata.

Tetapi di dalam negeri yang terjajah, di bawah imperialisme asing maka yang”kalah” dan yang “menang” yang menjalankan kapitalisme dan yang terkena imbas kapitalisme berlainan darah, kulit, ras dan berlainan kebangsaan. Anti thesis di dalam negeri jajahan bersamaan dengan anti thesis bangsa. Itu sebabnya perjuangan kita untuk mengejar kemerdekaan, haruslah pertama-tama mengutamakan perjuangan nasional, kita anti segala kapitalisme, anti kapitalisme bangsa sendiri, tetapi untuk mengalahkan imperialisme asing kita harus mengutamakan perjuangan nasional dan kebangsaan.

Melawan imperilaisme bukan berarti mengabaikan kapitalisme bangsa sendiri, kita harus mendidik rakyat kita supaya benci kepada kapitalisme bangsa sendiri. Kita tidak punya nasionalisme yang bekerjasama dengan borjuis, mereka harus kita tolak, kapitalisme harus kita lawan.

Marhainisme yang cocok untuk keadaan yang sekarang, seperti halnya nasionalisme Jawaharlal Nehru nasionalisme India yang marheinisme, suatu sosio-nasinalisme yang menghilangkan semua kapitalisme, menyelamatkan masyarakat India. Nasionalisme yang demikian adalah nasionalisme kita pula.

7. Indonesianisme dan Pan Asiatisme – Sukarno

Dalam Surat kabar “Keng Po” 9 Juli yang lalu, dimuat suatu telegram yang berbunyi:” kemarin fihak Tionghoa dan Indonesia, antaranya Ir. Soekarno dan Dr. Samsi telah kemerdekaan kaum nasionalis di Tiongkok......”

Telegram itu benar. Perayaan itu terjadi dan ikut merayakan kemenangan fihak nasionalis Tiongkok. Di dalam perayaan itu terbukti dengan jelas, bagaimana kita sudah mulai sadar rasa persatuan dan dan persaudaraan antar bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia. Yakni sama-sama bangsa timur, sama-sama bangsa sengsara, sama-sama berjuang menuntut kehidupan yang bebas.

Kita kaum nasionalis Indonesia, kita bersukur atas kesadaran ini, kita berbesar hati, dimana propaganda kita kearah Pan-Asiatisme sudah mulai berkembang. Kita memang sudah dari dulu sudah tahu bahwa faham Pan-Asiatisme itu pasti hidup dan bangkit didalam pergerakan kita. Sebab persatuan nasib antara bangsa-bangsa Asia pastilah melahirkan persatuan nasib dan melahirkan persatuan rasa.

Rasa Pan-Ateisme itu benih-benihnya sudah muncul ketika kemenangan Jepan (1905) atas Rusia, kenangan Jepang atas Rusia sebagai Kemenangan Asia atas Eropah, sebagaimana kemenangan Mustafa Kemal Pasha di padang peperangan Afiun Karashiar Timur atas Barat. Maka kemenangan Tiongkok diatas penghianat-penghianat yang mau menelan padanya adalah kita rasakan sebagai kemenangan kita juga dalam mengejar keadilan dan keselamatan.

Kita sebagai bangsa Indonesia ikut berdebar-debar kalau mendengar majunya usaha Gashi Zaglull Pasha membela Mesir. Tidakkah kita merasakan hebatnya Mohandas Karamchand Gandhi atas Chita Ranjau Das membela India. Kita juga berbesar hati atas hasilnya Dr. Dut yat Sen. Bahwasanya bahagia yang melimpahi negeri-negeri Asia yang kita rasakan kita rasakan. Malangnya negara-negara asia lainnya juga malangnya kita dan kita turut merasakannya.

Wafatnya Zaglul Pasha , wafatnya Dr. Sut Yat Sen tak luput tak luput dari perasaan sedih kita juga, sebagai merasakan kehilangan pemimpin kia juga. Memang adalah kebenaran kalau kita katakan, bahwa pergerakan di Indonesia itu lahir diilhami pergerakan-pergerakan di negara Asia lainnya. Adalah benar kalau seorang nasionalis Indonesia menulis, bahwa “letusan meriam di Tsushima telah membangunkan pendudud Indonesia, memberikantahukan bahwa matahari dengan bangsa asing menuju padang kemajuan dan kemerdekaan”

Bahwa benah yang ditebarkan oleh Mahatma Gandhi di kiri –kanan sungai Ganga tidak saja tumbuh disana, melainkan setengah darinya telah diterbangkan angin menuju khatulistiwa dan disambut oleh bukit barisan yang melului segala nusa Indonesia serta menebarkan benih itu disana.

Kekalahan dan kerugian yang diderita imperialisme adalah suatu keuntungan bagi kita, suatu dorongan bahwa kita punya perjuangan yang patut dituruti. Kemenangan rakyat Mesir, Tiongkok atau India diatas imperialisme Inggris adalah kemenangan kita, kekalahan mereka kekalahan kita juga. Jadi perasaan senasib sepenanggungan menjadi bagia dari bangsa-bangsa Asia. Sebagia imperialisme telah membuahkan kesengsaraan bagi negara dan bangsa kita, bukan hanya yang diakibatkan imperialisme Belanda saja, tapi juga secara internasional. Aset kita lebih dari 30 persen berada ditangan asing termasuk ditangan Inggris.

Dalam menentang imperilaisme Inggris, maka rakyat Mesir, rakyat India, rakyat Tiongkok. Asia menjadi satu ummat yang sama-sama satu nyawa dan apabila kita melakukan serangan kepada imperialisme secara bersamaan maka imperialisme itu akan runtuh.

Apakah nasionalsme kita bisa dihubungkan dengan faham Pan-Asiatisme, yakni faham yang melintasi batas-batas negeri , yang melintasi hampir separuh negeri.

Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit, bukan nasionalisme yang timbul dari kesombongan bangsa belaka. Ia adalah nasionalisme yang luas, nasionalisme yang muncul dari pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat, bukanlah jingo-nasionalism atau chauvinism, bukan suatu kopi atau tiruan nasionalisme barat.

Indonesia mengenal nasionalisme ketimuran, bukan nasionalisme kebarat-baratan, yang menurut C.R.Das adalah ”suatu nasionalisme yang serang–menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme yang mengenal untung rugi atau perdagangan. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita “perkakasnya tuhan” dan membuat kita hidup di dalam “roh”. Kita sadar bahwa rakyat kita adalah bagian dari rakyat asia dan negeri kita adalah negeri asia juga dan juga bagian dari dunia lainya.

Kita bangga dengan Pan-Asiatisme, zaman memaksa kita melebakan usaha sampai keluar batas-batas negeri kita.. zaman akan menjadi saksi terjadinya pertentangan dan pertarungan antara raksasa imperialis Amerika, Inggiris, Jepang berebut kekusaan.

Sekarang sudah mulai terdengar gemuruh angin para imperilais barat mau menerkam imperialis Asia. Pasukan imperialis Amerika dari segala penjuru mengepung imperialis Asia. Negara kita yang letaknya dipinggir lautan yang menjadi letak peperangan itu, akan terbawa-bawa dalam pertantangan itu. Tidakkah kita sekarang harus bersiap-siap karena pertempuran itu. Jangan nanti kalau terperanjat kalau anti perang pasifik ini mengeborkan lautan teduh. Janganlah nanti kalau musah-musuh kita itu berkelahi satu sama lain dengan matian-matian di negeri kita, jangan sampai kita terpengaruh dan merapatkan diri ke dalam salah dari imperialis itu.

Tidak ada komentar: