Rabu, 24 Oktober 2007

GOOD GOVERNANCE

OLEH: SAHRUDDIN LUBIS

Pemerintahan pada khakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai tujuan bersama. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dan paradigma “rule government” menjadi “good governance

Good governance menurut World Bank adalah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Namun rungkasnya good governance pada umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah tertentu dengan prinsip dasar Good Governance.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan di dapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diuraikan sebaai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambuilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung memalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpastisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Sipil

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak azasi manusia.

3. Transparansi

Transpansi di banguna atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti atau dipantau (ada kebebasanmengakses informasi dan data seperti di buatnya UU yang melingkupi semua lembaga publik, termasuk didalanya BUMN dan yang lain-lain. Begitu juga pajak yang dapat di audit dan diakses datanya oleh BPK)

4. Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa pandang bulu. Hal ini penting mengingat selama ini pelayan hanya diberikan pada masyarakat yang punya jabatan dan punya keungan yang banyak dan masyarakat biasa tidak mendapat perlakukan yang sama. Stakeholder negara ini adalah pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara dan masyarakat semua secara keseluruhan.

5. Beorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang baik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Dan bila mungkin consensus dalam hal bejikan-kebijakan dan prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan. Ada kesempatan yang sama di berikan kepada masyarakt tanpa memandang baik lelaki maupun perempuan. Termasuk didalamnya berpartisipasi dalam politik (kuota perempuan. Memberikan kesemopatan yang sama untuk berpartisipasi).

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sector swasta organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawa kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban berbeda satu sama lain tergantung jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para peminpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang di butuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka memiliki pemahaman atas dasar kompleksitas kesejarahan, budaya dan social yang menjadi dasar bagi persepktif tersebut.

Good governance hanya bermakna bila keberadaan di topang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara

a. menciptakan kondisi politik, ekonomi dan social yang stabil

b. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan

c. menyediakan public service yang efektif dan akuntabel

d. menegakkan HAM

e. melindungi lingkungan hidup

f. mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

a. mejalankan industri

b. menciptakan lapangan kerja

c. menyediakan insentif bagi karyawan

d. meningkatkan standar hidup bagi masyarakat

e. memelihara lingkungan hidup

f. menaati peraturan

g. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat

h. menyediakan kredit bagi UMKM

3. Masyarakat Madani

a. menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi

b. mempengaruhi kebijakan publik

c. sebagai sarana check and balancec pemerintah

d. mengawasi penyalahgunaan kewenganan social pemerintahan

e. mengembangkan SDM

f. sarana komunikasi antar anggota masyaakat

Tidak ada komentar: