Minggu, 30 September 2007

PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

OLEH: SAHRUDDIN LUBIS

PENDAHULUAN

Menjelang pemilihan umum 2009 berkembang banyak wacana seputar seperti apa pelaksanaannya nanti. Pemilu 2009 menjadi pemilu ketiga setelah reformasi bergulir di Indonesia dan menjadi pelaksaan pemilu langsung kedua presiden dan wakil kedua. Pembicaraan, perdebatan dan diskusi banyak di temukan di tengah-tengah masyarakat yang mengupas masalah-masalah pemilu, partai politik seperti apakah dimungkinkan calon presiden independen, electoral threshold dan yang tidak ketinggalan ada partisipasi politik perempuan dalam kehidupan berbangsa yang dalam hal ini dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga politik. Hal ini adalah kewajaran mengingat pada saat ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sedang membuat peket undang-undang politik yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu 2009. Pemerintah dan DPR perlu banyak masukan dari masyakat yang dihasilkan melalui seminar-seminar, kajian-kajina, diskusi dan terutama aspirasi yang berkebang ditengah masyarakat.

Wacana partisipasi politik perempuan dalam beberapa hari terakhir ini cukup ramai menjadi pembicaraan publik yang sedikit banyak kembali mempertanyakan tentang sudah seberapa besar partisipsi politik perempuan saat ini, apakah perempuan sudah diberikan peluang yang cukup untuk berpolitik dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan politik di tingkat pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainya, bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sehingga tercipta keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dan mempunyai andil yang sama membangun bangsa dan negara ini.

Menggagas peran perempuan dalam politik indonesia masih terlihat sebagai cerita klasik yang menempati ruang pinggir dirkusus kontemporer selama lebih kurang lima dekade. Perjuangan kartini pada masa pra kemerdekaan menemukan relevansinya bahwa domistikasi peran perempuan, ketidaksetaraan kesempatan dalam pendidikan dan peran publik bukan merupakan hal baru.

Posisi perempuan yang selalu dinomorduakan menjadi permasalahn tersendiri bagi bangsa ini mengingat perempuan seharusnya mengambil peran yang penting dalam pembangunan. Perempuan selalu di asosiasikan hanya mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik yang hanya seputar rumah tangga. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam kehidupan politik.

Ruang menuju perubahan terbuka ketika reformasi bergulir. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dibawah kepemimpinan Megawati pada pemilu 1999 menjadi simbol titik balik wacanan mendomestikasikan peran perempuan. Meskipun dari segi komitmen terhadap kepentingan perempuan masih dipertanyakan , tetapi eksistensi megawati sebagai pemimpin perempuan menjadi momentum berharga bahwa perempuan layak memegang posisi stategis dalam politik termasuk jabatan presiden.

Kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik pada tahun 2004 terbuka lebar dengan dicantumkannya kuota 30 persen[1] sebagai nominasi calon legislatif dalam undang-undang pemilihan umum. Hal ini merupakan terobosan positif yang masih sangat awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya diparlemen.

Pencantuman kuota 30 persen bagi perempuan ternyata tidak cukup untuk mewujudkan partisipasi politik perempuam karena hal ini tidak memberikan pengaruh yang significant terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada khusus, mengingat pencantuman kuota 30 persen pada pemilu 2004 hanya sekedar sarat yang tekesan ’’basa-basi’’ untuk menyenangkan kaum perempuan karena pada akhirnya laki-laki yang akan masuk ke parlemen. Banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut, disamping calon legislatif perempuan ditempatkan pada nomor urut bawah juga mereka bukanlan pengurus ’’teras’’ partai. Meraka menjadi calon hanya sekedar untuk melengkapi kuota calon perempuan 30 persen.

Untuk memperkuat partisipasi politik perempuan maka perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik bai laki-laki untuk terlibat dalam politik yang dimulai dari pelibatan langsung dengan cara memasukkan porsi perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik[2]. hal ini mestinya diatur dalam undang-undang partai politik dan setiap partai politik wajib untuk mengikutinya sebagai bagian dari upaya keberpihakan kepada perempuan dan untuk memberikankesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

PEMBAHASAN

Sejarah tentang Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia

Merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8 persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih.

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen bisa diwujudkan. Tulisan ini akan menggambarkan tingkat partisipasi/representasi politik perempuan di Indonesia, dan mengkaji beberapa dari hambatan yang menghalangi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Selain itu, ditawarkan berbagai strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan keterwakilan ini.

Partisipasi Perempuan Konteks Nasional

Dalam kondisi politik normal, pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pertama diadakan sepuluh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tahun 1955, dibawah pemerintahan Soekarno. Pemilu kedua tidak dilaksanakan karena Konstituante yang bertugas mengamandemen UUD 1945 tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Indonesia menjadi negara demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 terjadi peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tanpa melalui proses pemilihan umum.

Setelah transisi ini, pemilihan umum secara berturut-turut diadakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilihan ini terjadi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Peralihan dari pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie setelah Pemilu 1997 diikuti oleh satu pemilihan yang dipercepat pada tahun 1999. Pada saat ini, rakyat yang dimotori oleh mahasiswa, menuntut reformasi, yang memainkan peranan besar dalam mengantarkan seorang pemimpin baru nasional, Abdurrahman Wahid, pemimpin dari sebuah partai baru.

Perubahan dalam cara penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah partai politik yang cukup besar dibawah pemerintahan Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan dalam berbagai lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan.

Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka menunjukkan perbedaan. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan.

Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Organisasi dan gerakan wanita ini meningkatkan posisi tawar perempuan, sebagaimana terlihat dari frekuensi keterlibatan para pemimpin organisasi-organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan institusi lainnya. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kendidat anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Pada pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi perempuan yang bernaung di bawah partai atau berafiliasi dengan partai.

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan kan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.[3]

Pada pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, empat diantaranya dari organisasi Gerwani dan lima dari Muslimat NU. Pemilihan umum pertama dinilai sebagai demokratis, dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai.

Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat, sejumlah tertentu elit. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/ kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/ pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu.

Representasi Perempuan di DPR/MPR

Pada zaman orde baru Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)[4] menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan dan berbagai kebijakan nasiona termasuk didalamnya ketetapan mengenai peranan perempuan, selain keberadaan Menteri Negara Urusan Peremuan dalam kabinet. Posisi ini terus dipertahankan dan GBHN tahun 1999 dinyatakan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui upaya, pertama, peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dala melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Untuk penguatan keterwakilan perempuan pada pemilu 2004, perempuan diberikan kuota 30 persen pada pengajuan calon legislatif untuk semua tingkatan baik DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPRD Pusat. Secara normatif, tidak peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun, dalam kenyataan tingkat representasi wanita di badan legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI, masih sangat rendah.

Saat ini, perempuan hanya memperoleh 9,0 persen dari jumlah total wakilwakil di DPR-RI. Ini adalah angka terendah jumlah wakil perempuan sejak Pemilihan Umum tahun 1987, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel : Representasi Perempuan di DPR-RI pada tahun 2002

Periode

Perempuan

Laki-laki

Jumlah

%

Jumlah

%

1950 -1955 (DPR Sementara)

9

3,8

236

96,2

1955 –1960

17

6,3

272

93,7

Konstituante: 1956 – 1959*

25

5,1

488

94,9

1971 –1977

36

7,8

460

92,2

1977 –1982

29

6,3

460

93,7

1982 –1987

39

8,5

460

91,5

1987 –1992

65

13,0

500

87,0

1992 –1997

65

12,5

500

87,5

1997 –1999

54

10,8

500

89,2

1999 –2004

45

9,0

500

91,0

2004-2009 (data terbaru tidak mengacu pada sumber di bawah)

64

11.6

486

88.4

* Berdasarkan Pemilu 1955 anggota DPR RI berjumlah 272 orang, tetapi presiden Soekarno membentuk Dewan Konstituante untuk merevisi konstitusi. Dewan Konstituante dibubarkan oleh Presiden pada tahun 1959 karena terjadi pertentangan yang tajam. Pembubaran konstituante dilakukan melalui dekrit presiden, 5 Juli 1959.

Keterangan: Dengan tingkat representasi seperti ini, IPU menempatkan Indonesia pada posisi ke-83 dalam bidang Representasi Perempuan di Parlemen (Maret 2002).

Sumber: Sekretariat DPR, 2001. Data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2002.

Mencermati tabel 2, sejak tahun 1971 hingga tahun 1987 persentase perempuan yang duduk di parlemen kurang dari 10 persen. Sementara itu antara tahun 1987 hingga 1992 peningkatan terjadi hingga 13 persen, namun menurun secara bertahap sampai dengan pemilu terakhir masa orde baru pada tahun 1997. pemilu pertama setelah longsornya Soeharto yang diselenggarakan tahun 1999 disebut sebagai pemilu paling demokratis setelah pemilu tahun 1955, akan tetapi melihat komposisi keterwakilan justru menurun dibanding pemilu sebelumnya. Ada tiga hal yang dipeloreh dari komposisi tersebut.

Keterwakilan perempuan juga ternyata tidak berubah secara significant walaupun pada pemilu legislatif 2004 dibuatnya kuota 30 persen calon legislatif perempuan dari setiap partai politik peserta pemilu. Persentase yang diraih hanya 11.6 persen lebih rendah dari peiode DPR 1987 –1992 (13 persen) dan periode DPR 1992-1997 (12,5 persen).

Pertama, dalam hampir 6 kali pemilu orde baru, bahkan dengan pemilu pertama pasca Soeharto, tidak ada perubahan significant dalam gradualpositif derajat keterwakilan perempuan. Hal tersbut mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik formal, yang mungkin berimplikasi pada sulitnya memperoleh kebijakan negara yang tidak mengandung ketidakadilan gender bagi perempuan.

Hal kedua, terkait dengan progam dan visi partai politik. perubahan menyangkut keterwakilan perempuan menuntut mutlak peranan partai politik sebagai sarana utama rekruitmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan. Dengan menengarai tidak adanya gradual positif derajat keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu, menandakan bahwa partai politik selama orde baru belum melihat peran strategis perempuan diparlemen

Hal ketiga, berkait dengan sistem pemilu yang dipergunakan. Penggunaan sistem pemilu terkait erat dengan tingkat akuntabilitas politik dan keterwakilan. Dalam konteks keterwakilan, sistem perwakilan berimbang atau proporsional lebih menjamin tingkat keterwakilan dibanding dengan sistem distrik. Penelitian Rabkin menunjukkan beberapa negar yang menggunakan sistem perwakilan berimbang seperti Denmark, Austria, Belgia dan Italia indek diproporsionalnya rata-rata 0.9 sampai dengan 2.2 dan sebaliknya negara-negara yang menerapkan sistem distrik (baik yang menggunakan formula pluralitas dan maupun mayoritas) seperti Amerika Serikat, Inggris, New Zealand indeks diproporsinalnya rata-rata 5.6 sampai dengan 8.1 sementara cili yang memakai sistem perwakilan campuran indeks disproporsinalnya 5.8.[5]

Proporsi perempuan akan lebih banyak ditemukan pada negara yang memakai sistem proporsional. Salah satu catatan dari National Democratic Institute (NDI) menyebutkan pula bahwwa proporsi perempuan dalam parlemen rata-rata 19.8 persen (baik dengan suara mayoritas sederhana atau preferensi), sementara sistem campuran berada ditengah-tengah dengan rata-rata anggota perempuan yang terpilih 15,1[6].

Selanjutnya, dalam Komisi-Komisi Parlemen, perempuan cenderung untuk memegang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan-jabatan “lembut”, seperti komisi-komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan isu-isu yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan kebudayaan.

Keterwakilan perempuan dalam komisi-komisi yang berwenang membahas masalah ekonomi dan politik, khususnya dalam hal representasi politik dan kemiskinan, sangat penting, mengingat komisi merupakan salah satu institusi penentu program dan anggaran eksekutif.

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriakal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bantuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota.

Masalah yang Menghalangi Perempuan Menjadi Anggota Parlemen

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan

perempuan sebagai anggota legislatif.[7]

Faktor pertama, berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Faktor kedua, berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan organisasi-organisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999.

Kelimat, kurang kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk mendapat kedudukan yang setara dengan laki-laki.

Selain Persoalan di atas, Masalah-Masalah Berikut Bisa Ditambahkan:

Pertama, Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita: Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuanpolitik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan.

Kedua, Faktor-faktor keluarga: Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

Ketiga, Sistem multi-partai: Besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu diantara laki-laki, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan.

Strategi Meningkatkan Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan:

1. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan:

Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.

Pengembangan jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

2. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik:

Mengupayakan untuk menduduki posisi-poisisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

3. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik:

Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.

4. Membangun akses ke media:

Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi

opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.

5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan:

Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan.

6. Meningkatkan kualitas perempuan:

Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

7. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan:

Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik, yang di dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota parlemen perempuan.

KESIMPULAN

Masa Depan Partisipasi Politik Perempuan

Sejak pemerintahan Habibie (1998-1999), telah terjadi peningkatan semangat keterbukaan dalam sistem politik, jumlah organisasi non-pemerintah (ornop) telah meningkat, dan pembatasan-pembatasan terhadap aktifitas partai-partai politik juga telah dihapuskan. Kondisi ini telah membawa pengaruh positif terhadap perempuan. Berbagai ornop yang aktif di bidang hak-hak perempuan telah meningkatkan kegiatan mereka. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul sebuah kaukus politik perempuan, yang terdiri dari sebuah organisasi anggota-anggota parlemen dan Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan, sebuah jaringan organisasi-organisasi wanita.

Organisasi-organisasi ini tampil untuk membangun sebuah jaringan antara perempuan di parlemen, di antara pimpinan partai politik, di antara pimpinan organisasi-organisasi massa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperkuat upaya keras mereka. Secara umum, organisasiorganisasi ini setuju untuk memperjuangkan kuota bagi representasi perempuan, sambil menyatakan perlunya kuota minimum sebesar 20-30 persen bagi representasi perempuan di parlemen. Mereka juga telah memperjuangkan pencantuman kuota ini dalam konstitusi, walaupun mereka masih belum berhasil. Saat ini, mereka tengah berupaya membujuk DPR dan Departemen Dalam Negeri (lembaga yang bertanggungjawab merumuskan revisi terhadap konstitusi) agar kuota dicantumkan dalam amandemen selanjutnya terhadap konstitusi. Mereka juga sedang melobi pimpinan partai-partai politik agar mengangkat isu representasi perempuan dalam posisi-posisi strategis dalam partai-partai politik tersebut.

Di tengah-tengah upaya kelompok-kelompok perempuan memperjuangkan isu kuota, mungkin mengejutkan bila Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya pada peringatan Hari Ibu tanggal 27 Desember 2001, menyatakan penolakannya terhadap tuntutan kuota tersebut. Presiden Megawati menyatakan pendapatnya bahwa kuota sebenarnya akan menurunkan kedudukan wanita, dan memberikan beban yang berlebih baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi institusi-institusi yang akan mereka tempati.[8] Meskipun demikian, para aktivis perempuan terus memperjuangkan peningkatan representasi perempuan melalui penerapan kuota.

Akhirnya, selain dari isu tentang kuota, isu yang mendesak adalah bahwa tingkat representasi perempuan di parlemen bisa ditingkatkan dan aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan lebih baik, dengan merevisi sistem pemilihan umum. Sampai saat ini, sistem parlemen yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemilu proporsional. Namun, banyak orang memperdebatkan bahwa sistem proporsional bisa memberi kesempatan terbaik untuk meningkatkan representasi, karena banyak perempuan bisa diajukan untuk ikut pemilihan melalui penggunaan daftar-daftar calon. Jika perempuan terwakili dengan baik pada jabatan-jabatan yang dapat dipilih dalam daftardaftar ini maka mereka akan mendapat kesempatan baik untuk bisa terpilih. Oleh karena itu, revisi terhadap sistem pemilihan umum bisa memberi pengaruh baik bagi pemilihan perempuan masuk ke parlemen dimasa datang.

DAFTAR PUSTAKA

.

Asfar, Muhammad.et,al., Model-Model Pemilihan di Indonesia, Surabaya: Pusat

Studi Demokrasi dan HAM bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002.

CETRO (Centre for Electoral Reform). 2002. “Data dan Fakta Keterwakilan

Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001” (Ringkasan Eksekutif). Jakarta: Divisi Perempuan dan Pemilu. 8 Maret (tidak diterbitkan).

Matland, Richard E. “Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran

untuk Indonesia”, di dalam Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum. Jakarta: National Democratic Institute dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001

Komisi Pemilihan Umun, Himpunan Undang-Undang Politik, Jakarta: KPU 2003

Naskah Pidato Presiden RI, Megawati Soekarnopoetri, pada Peringatan Hari Ibu di

Jakarta, 27 December 2001.

National Democratic Institute, Women dan Politics Compilations of References,

Jakarta: National Democratic Institute for International Affairs, April 2001.



[1] Hal ini meujuk pada pasal 65 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang berbunyi’’ Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurannya 30 persen.

[2] Wacana yang berkembang akhir-akhir ini adalah bahwa perempuan harus diberikan kuota 30 persen dalam kepengurusan/struktur partai politik. Hal ini sebagai upaya penguatan peran politik perempuan, yang tidak hanyakuota untuk pengajuan calon legislatif.

[3] Beberapa tahun setelah kemerdekaan, Presiden Indonesia memberikan tugas khusus pada Suwarni Pringgodigdo untuk memimpin gerakan wanita Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pusat-pusat pembagian logistik didirikan. Lihat “Zaman Berubah Sesudah Kartini”, Tempo, 29 April 1978.

[4] Pada saat ini tidak ada lagi GBHN mengingat perencanaan dan pedoman pembanguan dijabarkan dari visi dan misi presiden sebagai wujud pemilihan presiden secara langsung.

[5] Muhammad Asfar.et,al., Model-Model Pemilihan di Indonesia, Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform in Indonesia, 2002.

[6] ‘’electoral System and the representation of Women’’, 27 February 2001 dalam Women dan Politics Compilations of References, Jakarta: National Democratic Institute for International Affairs, April 2001.

[7] Matland, Richard E. 2001. “Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran untuk Indonesia”, di dalam Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum. Jakarta: National Democratic Institute dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

[8] Naskah Pidato Presiden RI, Megawati Soekarnopoetri, pada Peringatan Hari Ibu di Jakarta, 27 December 2001.

Note: some parts are taken from various sources

Tidak ada komentar: